Eco Bisnis – Upaya transisi energi di Indonesia masih menyisakan jurang ketimpangan yang lebar antara kota dan desa.
Di balik gemerlap pembangunan energi bersih di perkotaan, banyak desa justru masih berjuang mengejar akses dasar energi.
Laporan Indeks Kesiapan Transisi Energi Desa 2026 yang dirilis CELIOS bersama Greenpeace Indonesia mengungkap fakta tersebut.
Studi berbasis data PODES 2021 dan 2024 itu menunjukkan kesiapan desa dalam menghadapi transisi energi masih timpang dan cenderung menguntungkan wilayah perkotaan.
Secara nasional, kesenjangan terlihat jelas. DKI Jakarta mencatat skor tertinggi dengan 92,3 poin. Sementara Papua Tengah berada di posisi terbawah dengan skor hanya 16,8 poin.
Direktur Kebijakan Publik CELIOS, Media Wahyudi Askar, menilai kebijakan energi selama ini terlalu berpusat di kota dan belum menyentuh fondasi ekonomi desa.
Ia menegaskan, tanpa penguatan kapasitas lokal, transisi energi berisiko memperlebar ketimpangan.
Tidak hanya itu, beberapa daerah justru mengalami penurunan kesiapan. Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah tercatat mengalami penurunan indeks.
Kondisi ini menunjukkan proyek energi yang tidak berkelanjutan mudah melemah setelah tahap pembangunan selesai.
Temuan lain yang mencolok adalah fenomena “terang di jalan, gelap di rumah”. Penggunaan lampu jalan tenaga surya meningkat di ribuan desa, tetapi pemanfaatan energi surya di rumah tangga justru menurun.
Kondisi ini terjadi karena kebijakan lebih fokus pada proyek publik. Sementara itu, masyarakat masih kesulitan mengakses pembiayaan untuk memasang energi surya secara mandiri.
Masalah semakin kompleks karena kapasitas teknis di desa ikut menurun. Banyak desa kini tidak memiliki tenaga terampil untuk merawat infrastruktur energi. Akibatnya, fasilitas yang sudah dibangun berisiko terbengkalai.
Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia, Yuyun Harmono, menekankan pentingnya pengembangan energi berbasis komunitas agar manfaatnya lebih merata.
Di tengah kondisi tersebut, sejumlah daerah menunjukkan progres positif. Desa Keliki di Gianyar, Bali, berhasil memanfaatkan PLTS untuk kebutuhan listrik sekaligus mendukung sektor pertanian.
Selain itu, Yogyakarta juga mencatat peningkatan ketahanan ekonomi berkat penguatan UMKM dan koperasi desa.
Namun, wilayah timur seperti Papua dan Nusa Tenggara Timur masih menghadapi tantangan besar, termasuk ketergantungan pada kayu bakar.
Pemerintahan Prabowo Subianto menargetkan pembangunan 100 GW PLTS untuk 80.000 desa melalui program Koperasi Desa Merah Putih. Program ini diharapkan bisa mempercepat pemerataan energi bersih.
Namun, sejumlah pihak mengingatkan risiko implementasi. Minimnya pendampingan teknis dan kebutuhan lahan luas untuk PLTS berpotensi menjadi hambatan, terutama di wilayah padat penduduk seperti Jawa.
Di sisi lain, ketimpangan energi juga terlihat di Banten. Meski menjadi pusat PLTU besar seperti Suralaya, masih ada ribuan keluarga yang belum menikmati listrik.
Riset dari Centre for Research on Energy and Clean Air menunjukkan dampak polusi PLTU terhadap kesehatan masyarakat tidak bisa diabaikan.
Kondisi ini menegaskan bahwa transisi energi bukan hanya soal target pembangunan, tetapi juga soal keadilan. Pemerataan akses dan manfaat energi bersih menjadi kunci.
CELIOS dan Greenpeace Indonesia merekomendasikan agar subsidi energi fosil dialihkan untuk mendukung energi terbarukan di tingkat desa.
Selain itu, pemerintah diminta mengintegrasikan program energi dengan penguatan ekonomi lokal.
Tanpa langkah konkret, transisi energi dikhawatirkan hanya menjadi proyek besar di atas kertas. Masa depan energi Indonesia justru sangat ditentukan dari desa bukan kota.***
