Kuansing, Eco Bisnis – Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi tengah menyiapkan kebijakan strategis yang menggabungkan kepentingan ekonomi daerah dengan aspek keberlanjutan lingkungan.
Rencana penerapan pungutan sebesar Rp20 per kilogram kelapa sawit terhadap pabrik kelapa sawit (PKS) menjadi sorotan utama, bukan hanya karena potensi pendapatan, tetapi juga dampaknya terhadap pengelolaan ekologi wilayah.
Bupati Kuansing, Suhardiman Amby, menjelaskan bahwa kebijakan ini sedang dalam tahap penyusunan regulasi dan ditargetkan mulai berlaku pada Mei 2026.
Pungutan tersebut akan dikenakan kepada seluruh PKS yang beroperasi di wilayah Kuansing, tanpa membebani petani secara langsung.
Menurutnya, langkah ini memiliki potensi besar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan estimasi mencapai Rp240 miliar per tahun.
Namun lebih dari itu, kebijakan ini juga diarahkan untuk menjawab persoalan ekologis yang selama ini muncul akibat aktivitas industri sawit.
“Pungutan ini bukan sekadar soal pemasukan daerah, tetapi juga bagian dari tanggung jawab industri terhadap lingkungan dan infrastruktur yang mereka manfaatkan,” ujarnya.
Isu utama yang diangkat dalam kebijakan ini adalah beban ekologis yang ditimbulkan oleh aktivitas industri sawit, terutama terkait kerusakan infrastruktur dan tekanan terhadap lingkungan.
Setiap hari, ratusan kendaraan berat pengangkut tandan buah segar (TBS) dan crude palm oil (CPO) melintasi jalan kabupaten, yang sebagian besar dibangun menggunakan anggaran publik.
Dampaknya, banyak ruas jalan mengalami kerusakan lebih cepat dari usia teknisnya.
Selain itu, intensitas lalu lintas kendaraan berat juga berkontribusi terhadap peningkatan emisi karbon dan degradasi lingkungan di sekitar jalur distribusi.
Dalam konteks ini, kebijakan pungutan dipandang sebagai bentuk internalisasi biaya lingkungan atau environmental cost.
Artinya, industri tidak hanya mengambil manfaat ekonomi dari sumber daya alam, tetapi juga ikut menanggung dampak ekologis yang ditimbulkan.
Pemkab Kuansing berencana mengatur pungutan ini melalui Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur penggunaan jalan sebagai aset daerah.
Regulasi ini akan disusun agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha.
Menariknya, pemerintah daerah juga membuka opsi pengelolaan dana pungutan melalui skema alternatif seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).
Dalam skema ini, dana dapat dikategorikan sebagai infak atau zakat pertanian yang kemudian dialokasikan untuk pembangunan sosial dan infrastruktur, termasuk yang berbasis lingkungan.
Pendekatan ini menunjukkan adanya upaya integrasi antara ekonomi, sosial, dan ekologi dalam satu kebijakan.
Dana yang terkumpul tidak hanya digunakan untuk memperbaiki jalan, tetapi juga berpotensi mendukung program-program rehabilitasi lingkungan, seperti penghijauan, pengelolaan limbah, dan konservasi lahan.
Di sisi lain, kebijakan ini juga memberikan pilihan bagi perusahaan. Jika PKS tidak ingin dikenakan pungutan, mereka dapat membangun jalan khusus sebagai jalur operasional.
Langkah ini justru berpotensi mengurangi tekanan terhadap infrastruktur publik sekaligus meminimalkan dampak lingkungan di kawasan pemukiman.
Saat ini, terdapat sekitar 32 PKS yang beroperasi di Kuansing dan akan menjadi sasaran sosialisasi kebijakan ini.
Pemerintah daerah menegaskan bahwa tahap awal akan difokuskan pada pendekatan persuasif dan dialog dengan pelaku industri, sebelum kebijakan diterapkan secara penuh.
Dari perspektif bisnis, kebijakan ini dapat menjadi titik awal transformasi industri sawit menuju praktik yang lebih berkelanjutan.
Perusahaan didorong untuk tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga memperhatikan aspek lingkungan dan sosial dalam operasionalnya.
Langkah ini sejalan dengan tren global yang semakin menuntut praktik bisnis berkelanjutan, terutama di sektor agribisnis.
Konsumen internasional kini semakin selektif terhadap produk yang dihasilkan secara ramah lingkungan, sehingga kebijakan seperti ini justru dapat meningkatkan daya saing industri sawit Indonesia di pasar global.
Namun demikian, implementasi kebijakan ini tetap memerlukan pengawasan yang ketat dan transparansi dalam pengelolaan dana.
Tanpa itu, tujuan ekologis yang diharapkan bisa saja tidak tercapai secara optimal.
Ecobisnis.com menilai bahwa kebijakan ini merupakan langkah progresif dalam mengintegrasikan kepentingan ekonomi daerah dengan pelestarian lingkungan.
Jika dijalankan dengan konsisten, pungutan sawit ini tidak hanya akan memperkuat fiskal daerah, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem di wilayah Kuansing.
Ke depan, model kebijakan seperti ini berpotensi menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia dalam mengelola industri berbasis sumber daya alam secara lebih bertanggung jawab.***
